KATA PENGANTAR
Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT. atas
berkat rahmat dan hidayah Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini
dengan baik.Di dalam makalah ini, kami
telah berusaha menguraikan sebaik mungkin semua hal yang berkaitan dengan
upaya mempertahankan NKRI.( Bela
Negara )
Akan tetapi, kami
menyadari bahwa di dalam makalah ini, masih terdapat banyak kekurangan
yang tentunya mengakibatkan makalah ini masih dikatakan jauh dari sempurna.
Maka dari itu, kami
harapkan kepada ibu Guru untuk dapat memakluminya, karena tida ada
manusia yang tidak luput dari kesalahan.
Karangjunti,13
Januari 2019
Penyusun
BAB 1
A.
Latar Belakang
Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17
Agustus 1945.Bangsa Indonesia bertekad bulat untuk membela, mempertahankan dan
menegakkan kemerdekaan, serta kedaulatan negara berdasarkan Pancasila dan UUD
1945.Sebagai anak bangsa dan warga negara kalian perlu memiliki kemampuan
partisipasi dalam usaha pembelaan negara.Kemampuan ini sangat penting agar
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercinta dapat melakukan fungsinya
yakni mewujudkan tujuan bernegara. Tujuan NKRI sangat mulia, yaitu: melindungi
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan
sosial. Dengan berpartisipasi dalam usaha pembelaan negara sesuai dengan
kemampuan kalian masing- masing, berarti kalian telah melaksanakan hak dan
kewajiban sebagai warga negara.Partisipasi
kalian ini dapat menunjang usaha NKRI dalam mewujudkan tujuan bernegara dan
menjaga kelangsungan hidupnya.
B.
Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan Makalah ini
adalah:
1.
Untuk mempelajari tentang Pertahanan
Negara Republik Indonesia.
2.
Untuk memberikan pengetahuan kepada
para pembaca tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) fungsinya agar
terwujudnya tujuan bernegara.
3.
Untuk memenuhi tugas mata kuliah
Pendidikan Pancasila.
C.
RUMUSAN MASALAH
1.
Analisis ketentuan UUD No.20 tahun 1982
2.
Analisis bunyi pasal 18
3.
Pembelaan negara / bela negara
4.
Analisis bunyi pasal 30 ayat 1
5.
Contoh keikutsertaan warganegara dalam usaha bela Negara
BAB II
PEMBAHASAN
A. Bela Negara
Bela negara adalah tekad, sikap dan perilaku warga
negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan republik Indonesia
yang berdasarkan pancasila dan uud 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup
bangsa dan negara. pembelaan negara bukan semata-mata tugas tni, tetapi segenap
warga Negara sesuai kemampuan dan profesinya dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konsep bela negara dapat diartikan
secara fisik dan non-fisik, secara fisik dengan mengangkat senjata menghadapi
serangan atau agresi musuh, secara non-fisik dapat didefinisikan sebagai segala
upaya untuk mempertanankan Negara dengan cara meningkatkan rasa nasionalisme, yakni kesadaran
berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta
berperan aktif dalam memajukan bangsa dan Negara. Landasan pembentukan bela negara
adalah wajib militer. Bela negara adalah pelayanan oleh seorang individu atau
kelompok dalam tentara atau milisi lainnya, baik sebagai pekerjaan yang dipilih
atau sebagai akibat dari rancangan tanpa sadar (wajib militer). Beberapa negara
(misalnya Israel, Iran) meminta jumlah tertentu dinas militer dari
masing-masing dan setiap salah satu warga negara (kecuali untuk kasus khusus
seperti fisik atau gangguan mental atau keyakinan keagamaan). Sebuah bangsa
dengan relawan sepenuhnya militer, biasanya tidak memerlukan layanan dari wajib
militer warganya, kecuali dihadapkan dengan krisis perekratan selama masa
perang. Di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Jerman, Spanyol dan
Inggris, bela negara dilaksanakan pelatihan militer, biasanya satu akhir pekan
dalam sebulan. Mereka dapat melakukannya sebagai individu atau sebagai anggota
resimen, misalnya Tentara Teritorial Britania Raya Dalam beberapa kasus milisi
bisa merupakan bagian dari pasukan cadangan militer, seperti Amerika Serikat
National Guard. Dinegara lain, seperti Republik China (Taiwan),
B.
Republik Korea, dan Israel, wajib untuk beberapa
tahun setelah seseorang menyelesaikan dinas Nasional.
Sebuah pasukan cadangan militer berbeda dari
pembentukan cadangan, kadang-kadang disebut sebagai cadangan militer, yang
merupakan kelompok atau unit personil militer tidak berkomitmen untuk
pertempuran oleh komandan mereka sehingga mereka tersedia untuk menangani
situasi tak terduga, memperkuat pertahanan Negara. B. Pengertian Bela Negara di Indonesia Bela
Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya
kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara
yang seutuhnya. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pembelaan negara dan syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan
undang-undang. Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada
negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu
sangat luas, dari yang paling halus, hingga yang paling keras. Mulai dari
hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata
musuh bersenjata. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik
bagi bangsa dan Negara. C. Unsur Dasar
Bela Negara 1. Cinta Tanah Air 2.
Kesadaran Berbangsa &
bernegara 3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara 4. Rela berkorban
untuk bangsa & negara 5.
Memiliki kemampuan awal bela
Negara
C.
.Dasar Hukum
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 30
tertulis bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam
usaha pembelaan negara." dan " Syarat-syarat tentang pembelaan
diatur dengan undang-undang." Jadi sudah pasti mau tidak mau kita wajib
ikut serta dalam membela negara dari segala macam ancaman, gangguan, tantangan
dan hambatan baik yang dating dari luar maupun dari dalam. Beberapa dasar hukum
dan peraturan tentang Wajib Bela Negara: 1. Tap MPR
No. VI Tahun
1973 tentang konsep Wawasan
Nusantara dan Keamanan Nasional.
2. Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan
Rakyat 3. Undang-Undang No.20
tahun 1982 tentang Ketentuan
Pokok Hankam Negara Rl. Diubah oleh
UU Nomor 1 Tahun 1988. 4. Tap MPR
No. VI Tahun
2000 tentang Pemisahan TNI dengan
POLRI. 5. Tap MPR
No. VII Tahun
2000 tentang Peranan
TNI dan POLRI. 6.
Amandemen UUD '45 Pasal
30 ayat 1-5 dan pasal
27 ayat 3.
7. Undang-Undang No.3 tahun 2002 tenteng Pertahanan
Negara. E. Hak dan
Kewajiban dalam Bela Negara Dengan
hak dan kewajiban yang sama setiap orang Indonesia tanpa harus dikomando dapat
berperan aktif dalam melaksanakan bela negara. Membela negara tidak harus
dalam wujud perang tetapi bisa diwujudkan dengan cara lain seperti : 1. Ikut serta
dalam mengamankan lingkungan
sekitar (seperti siskamling) 2.
Ikut serta membantu korban
bencana di dalam negeri 3.
Belajar dengan tekun pelajaran
atau mata kuliah Pendidikan
Kewarganegaraan atau PKn
D.
Analisis Ketentuan UU No 20 Tahun
1982 Menimbang
Bahwa pertahanan keamanan negara Republik Indonesia bertitik tolak pada
falsafah
dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin tetap tegaknya Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945, karena ternyata seluruh rakyat
Indonesia telah rela berjuang dengan penuh pengorbanan; · bahwa pertahanan keamanan negara Republik
Indonesia merupakan upaya untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan keamanan
negara, dalam rangka Wawasan Nusantara guna mencapai tujuan nasional,
yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial; ·
bahwa pertahanan keamanan negara Republik Indonesia merupakan bagian tidak
terpisah dari ketahanan nasional yang perlu ditingkatkan dengan menghimpun dan
mengerahkan kemampuan nasional, yang berintikan salah satu modal dasar
pembangunan nasional yang oleh negara, rakyat dan bangsa Indonesia,
ialah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; ·
bahwa pertahanan keamanan negara Republik Indonesia yang mencakup upaya dalam
bidang pertahanan dan upaya dalam bidang keamanan adalah salah satu fungsi
pemerintahan negara; · bahwa dalam penyelenggaraan pertahanan keamanan negara
Republik Indonesia setiap warga negara
mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dan dijamin oleh Undang-Undang
Dasar 1945 untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara yang merupakan
kehormatan dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan rela
berkorban dalam pengabdian kepada bangsa dan negara; · bahwa upaya pertahanan
keamanan negara Republik Indonesia mencakup pembentukan
dan penggunaan sumber daya manusia, pengamanan serta pendayagunaan sumber
daya alam, sumber daya buatan dan segenap prasarana fisik dan prasarana psikis
bangsa dan negara; · bahwa Undang-undang
Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia
(Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 646) yang
didasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950 tidak sesuai lagi dengan perkembangan
ketatanegaraan Republik Indonesia serta pertumbuhan Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia, sehingga undang-undang tersebut perlu dicabut dan
diganti; · bahwa berdasarkan hal-hal
tersebut di atas dan dalam rangka pembangunan pertahanan keamanan negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Garis-garis Besar Haluan Negara
perlu ditetapkan Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. Dengan
Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memutuskan
Dengan
mencabut: Undang-undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik
Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor
646); Dan Menetapkan: Undang-undang tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.
Pertahanan negara adalah segala usaha untuk
mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sistem
pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang
melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya,
serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara
total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan
negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Penyelenggaraan pertahanan negara
adalah segala kegiatan untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara.
Pengelolaan pertahanan negara adalah segala kegiatan pada tingkat strategis dan
kebijakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan
pengendalian pertahanan negara.
E.
Analisis Bunyi
Pasal 18
Hak dan kewajiban warga negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan
dalam upaya bela
negara diselenggarakan melalui : ·
Pendidikan Pendahuluan Bela Negara sebagai bagian tidak terpisah dalam sistem pendidikan
nasional; · keanggotaan Rakyat Terlatih secara wajib; · keanggotaan Angkatan Bersenjata
secara sukarela atau secara wajib; · keanggotaan Cadangan Tentara Nasional
Indonesia secara sukarela atau secara wajib; ·
keanggotaan Perlindungan Masyarakat secara sukarela. Hak : adalah
sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contoh : hak mendapatkan
pengajaran, hak mendapatkan nilai dari dosen dan sebagainya. Kewajiban :
Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contoh :
melaksanakan tata tertib di kampus, melaksanakan tugas yang diberikan dosen
dengan sebaik baiknya dan sebagainya.
F.
Pembelaan negara atau bela Negara
Pembelaan negara atau bela negara adalah tekad, sikap dan tindakan
warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan yang dilandasi
oleh kecintaan pada tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.
Bagi warganegara Indonesia, usaha pembelaan negara dilandasi oleh kecintaan
pada tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia dengan keyakinan
pada Pancasila sebagai dasar serta berpijak pada UUD 1945 sebagai konstitusi negara.
Wujud dari usaha bela negara adalah
kesiapan dan kerelaan setiap warganegara untuk berkorban demi mempertahankan
kemerdekaan, kedaulatan negara serta persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,
keutuhan wilayah Nusantara dan yaridiksi nasional, serta nilai –nilai pancasila dan UUD 1945.
Konsep bela negara dapat diartikan secara fisik dan non-fisik, secara
fisik dengan mengangkat senjata menghadapi serangan atau agresi musuh, secara
non-fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan Negara
dengan cara meningkatkan
rasa nasionalisme, yakni kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan
kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan
negara. Landasan pembentukan bela negara adalah wajib militer.Bela negara
adalah pelayanan oleh seorang individu atau
kelompok dalam tentara atau milisi lainnya, baik sebagai pekerjaan yang dipilih
atau sebagai akibat dari rancangan tanpa sadar (wajib militer). Beberapa
negara (misalnya Israel, Iran) meminta jumlah tertentu dinas militer dari masing-masing dan setiap salah satu warga negara
(kecuali untuk kasus khusus seperti fisik atau gangguan mental atau keyakinan
keagamaan). Sebuah bangsa dengan relawan sepenuhnya militer, biasanya
tidak memerlukan layanan dari wajib militer warganya, kecuali dihadapkan dengan
krisis perekrutan selama masa perang. Tiap-tiap
warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan Syarat-syarat
tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan
kesediaan berkorban membela negara.Spektrum bela negara itu sangat luas, dari
yang paling halus, hingga yang paling keras.Mulai dari hubungan baik sesama
warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh
bersenjata.Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Unsur Dasar Bela
Negara · Cinta Tanah Air · Kesadaran Berbangsa & bernegara · Yakin
akan Pancasila sebagai ideologi negara ·
Rela berkorban untuk bangsa & negara · Memiliki kemampuan awal bela Negara
Beberapa dasar hukum dan peraturan tentang Wajib Bela Negara :
1.
Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara
dan Keamanan Nasional.
2.
Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang
Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat.
3.
Undang-Undang No.20 tahun 1982 tentang
Ketentuan Pokok Hankam Negara RI. Diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988.
4.
Tap MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI.
5.
Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI.
BAB III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Kesimpulan
dari pembuatan makalah ini adalah bahwa kita lebih tau tentang arti Bela
Negara, Mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama
menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Tercakup di dalamnya adalah bersikap
dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan Negara.
B.
Saran
Penulis hanya bisa menyarankan
semoga para pembaca lebih bisa memahami kenapa kita harus membela Negara kita
ini dan janganlah sekali-kali menodai tanah kelahiran kita ini dengan
perbuatan yang tidak baik, karena tercela satu bernoda semua. Hati-hati
pula dengan gerakan pendirian negara di dalam negara yang ingin membangun
negara islam di dalam Negara Indonesia dengan cara membangun keanggotaan dengan sistem mirip MLM dan mendoktrin
anggota hingga mereka mau melakukan berbagai tindak kejahatan di luar ajaran
agama islam demi uang. Jika menemukan gerakan semacam ini laporkan saja ke
pihak yang berwajib dan jangan takut dengan ancaman apapun
DAFTAR
PUSTAKA
Budianto, 2004
“Kewarganegarraan SMA kelas X”, Jakarta : Erlangga.
Departemen
Pendidikan Nasional. 2003 “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Jakarta : Balai
Pustaka.
Sunarso, Anis K., 2008.
“Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI kelas VI”, Jakarta : Pusat
Perbukuan Departemen
Pendidikan Nasional.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar